Tatar sunda

Sistem Ganti Rugi Lahan dalam Proyek Damkarian Kabupaten Lebak Salahi Aturan

Lebak – Empat kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan lahan yang sudah ditetapkan proyek Damkarian melalui program pembuatan waduk sebagai sumber air yang akan dialirkan ke kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Namun sayang, di balik proyek tersebut banyak menyimpan tanya di kalangan masyarakat. Pasalnya, banyak pihak mengeluhkan keberadaan proyek tersebut.

Saat melakukan investigasi ke salah satu desa di wilayah Kabupaten Lebak, sebut saja Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, didapati beberapa masyarakat mengeluhkan proyek ini lantaran ada indikasi intimidasi dari pihak aparat desa setempat dan para calo. Mereka menakut-nakuti masyarakat yang kurang faham dan memanfaatkan keterbatasan pendidikan dan wawasan masyarakat tentang aturan sistem jual beli tanah.

Selain itu sistem jual beli yang mereka lakukan juga jelas sudah menyalahi aturan, karena tanpa adanya keterbukaan terhadap masyarakat tentang berapa harga yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mengganti kerugian mereka.

Salah seorang warga Desa Pajagan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, dari awal pengukuran sampai sekarang dirinya sama sekali tak mengetahui soal harga tanah untuk proyek tersebut. “Yang namanya harga tanah, saya belum tau, bahkan beberapa kali orang yang ngukur tempat ini juga sudah saya tanya. Sama orang BPN juga pada saat ke sini pun tidak ngasih tau berapa harga tanah saya ini permeternya,” ucapnya.
Baginya, jika memang ia harus pindah dari tempatnya tak jadi masalah. Asalkan ia bisa membeli lahan baru dan membuat rumah lagi sampai selesai. “Saya ga mau kalau saya jual lahan dan rumah ini dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang akan saya beli lagi nanti,” ucap nya.

Di tempat terpisah, salah seorang warga Genteng yang sudah pindah ke wilayah Genteng Asri menuturkan, pada saat lahan tanahnya dijual dirinya tak begitu mengerti, karena pada saat itu menggunakan sistem tembak. Artinya tanpa adanya sistem serah terima yang benar-benar jelas. Awalnya lahan itu diukur, selanjutnya ada pemanggilan ke desa, dengan tujuan merundingkan harga tanah.
Namun setelah harga sudah disepakati, selang beberapa hari ke desa lagi dan berkumpul, dirinya malah disuruh untuk ke Bank Mandiri. Sesampainya di sana ia diminta menandatangani dan setelah itu tak lama kemudian uang tersebut cair. “Namun, secara hitungan jumlah harga yang disepakati dengan uang yang dicairkan tidak sesuai, masih kurang Rp. 1.000.- permeternya dari harga yang disepakati di awal saat rapat di desa,” ucap nya.

Sementara, Kepala Desa Pajagan, Dudung yang dikonfirmasi perihal proyek Damkarian ini dengan enteng berkata, “Saat ini mengenai pekerjaan kalian mah saya ditemui sukur, ga ditemui juga ga apa-apa”.
Disinggung mengenai sistem jual beli tanpa adanya surat jual beli dari pihak pertama kepada pihak kedua yang sah, Dudung membantah hal itu. “Ah bohong, tidak ada hal seperti itu. ada orang bank, ada orang panitia dari pemda, di foto segala macam, uangnya sama mereka, orang edan kali. ’Kan semua sama mau, di desa manapun semua tandatangan SPH, bahkan musyawarah juga dengan panitia dari kabupaten juga. Jika ada orang bicara seperti itu, berarti itu orang itu bohong besar. Tau nya terima duit aja ya. Itu bohong besar orang kaya gitu. Diperkirakan tidak ada orang satupun seperti itu. Pihak BPN dan bank, pasti ga sembarangan., apalagi kepala desa,” kilahnya.
Pertama musyawarah, lebih kurang masyarakat 600 warga hadir untuk musyawarahkan masalah harga itu tidak deal. Setelah 1 – 2 minggu, saat itu kembali rapat, yang hadir sekitar 800 orang. Saat itu, 80% setuju, sisanya tidak setuju. Otomatis, secara tidak langsung hasil musyawarah akan mengacu kepada 80%.
“Kan udah deal musyawarah seperti itu, dengan harga 10.000 untuk lahan kosong, jika ada yang bicara masyarakat uang pencairannya dipotong, saya rasa tidak ada, karena mau dipotong gimana sementara uang langsung masuk rekening mereka,” kata Dudung, Kepala Desa Pajagan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *